kasus dugaan korupsi APBD 2005

Polda Sulselbar siap mengantisipasi konflik horizontal di Kabupaten Mamasa karena suhu politik di daerah yang memanas terkait rencana eksekusi Bupati Mamassa Obed Nego Depparinding yang tersangkut kasus dugaan korupsi APBD 2005 sebesar Rp 1,3 miliar.

Kepala Bagian Humas Polda Sulselbar AKBP Chevy Achmad Sopari menegaskan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk dikerahkan ke Mamasa saat dibutuhkan. “Tapi hingga kini, belum ada permintaan khusus dari kejaksaan (Kejari Polman) terkait pengamanan. Ini kan kasus Kejari, jadi seperti biasanya, mereka jika membutuhkan pasukan penanganan khusus akan meminta,” kata Chevy Achmad Sopari.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Mamasa (FMM) menggelar aksi unjuk rasa yang meminta Bupati Mamasa Obed Nego Depparing diberhentikan dari jabatannya dan dijebloskan ke penjara. Aksi yang dipimpin Al Gazali sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat FMM tersebut mendesak Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Kejari Polman menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 2240K/Pid.

sus/ III/ 2011 atas Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding. Dalam putusan tersebut, tegas Gazali, Obed Nego divonis 20 bulan penjara dan denda Rp50 juta dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamasa tahun 2005 sebesar Rp1,2 miliar. “Hal itu amat penting sebagai langkah objektif penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,”jelasnya.

Kepala Kejari Mamasa Saleh Gunawan beberapa waktu lalu mengaku belum menahan bupati bersangkutan lantaran belum menerima salinan putusan terhadap Bupati Mamasa itu. “Kami masih menunggu salinan putusan MA, pastinya kita akan eksekusi,” ujar Saleh. Diketahui, selain Obed, 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 juga divonis 20 bulan penjara dan denda Rp50 juta.

Putusan MA sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, Muhammad Ahsan Thamrin yang hingga kini putusan tersebut belum juga dilaksanakan hingga terjadi pergolakan. Demikian catatan online blog Nggo Kontes yang berjudul kasus dugaan korupsi APBD 2005.

READ MORE ~>> kasus dugaan korupsi APBD 2005

Terdakwa korupsi Politeknik Ilmu Pelayaran

Terdakwa korupsi Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) yang juga Direktur PIP, Agus Budihartono, membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Keterangannya tersebut terkait pembebasan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dalam BAP, pihaknya membebaskan lahan milik Pemkot Makassar seluas 18 hektare (ha) untuk keperluan pembangunan kampus baru PIP di Kelurahan Untia,Kecamatan Biringkanaya.

Sementara itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, kemarin, Agus Budihartono yang menjadi terdakwa korupsi Rp13,8 miliar,menyatakan, dari 74 ha lahan yang dibebaskan di Kelurahan Untia, seluruhnya milik warga. “Lahan di lokasi PIP semuanya milik warga dan tidak ada lahan Pemkot di sana,”ungkap dia di depan majelis hakim yang dipimpin Maxi Sigarlaki, kemarin. Terkait permohonan hibah lahan yang diajukan ke Pemkot dalam pembebasan lahan kampus tidak dibantah Agus.

Menurutnya, pihaknya mengirimkan surat permintaan agar lahan milik Pemkot seluas 18 ha dihibahkan untuk pembangunan kampus. Permintaan itu diajukan menyusul adanya keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan adanya lahan Pemkot di lokasi pembangunan kampus PIP. Kesaksian Agus ini kontan mengundang reaksi hakim. Ketua majelis hakim Maxi Silargaki menyatakan, terdakwa tidak konsisten dengan keterangannya.

Pasalnya, apa yang disampaikan dalam persidangan berbeda dengan yang tertera dalam BAP. “Tadi dikatakan tidak ada lahan milik Pemkot. Ini kan aneh, kalau tidak ada lahan Pemkot, mengapa mesti meminta dihibahkan,” ungkap dia. Meski demikian, dia tetap bersikeras tidak ada lahan Pemkot dalam area lahan yang dibebaskan untuk kampus PIP. “Keterangan di persidangan ini yang benar,”katanya. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Terdakwa korupsi Politeknik Ilmu Pelayaran.

READ MORE ~>> Terdakwa korupsi Politeknik Ilmu Pelayaran

Enam pelaku pengeroyokan

Enam pelaku pengeroyokan terhadap korban isu penculikan anak, Ardiono dan Bambang, hingga meninggal, terancam 12 tahun penjara. Keenamnya dijerat dengan Pasal 170 KUHP oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri (PN) Makassar,kemarin.

Enam warga yang menjadi terdakwa,yakni Syahrir Daeng Ngago, Mangngassai Daeng Nuntung, Syafaruddin alias Safa, Yakele Daeng Tiro, Abbas Daeng Sila, dan Resa alias Abhar.Mereka didakwa menjadi pelaku pengeroyokan bersama puluhan warga Barombong, Makassar, terhadap kedua korban.

Dalam persidangan,keenam terdakwa beralasan, pengeroyokan dilakukan karena mereka menganggap korban bersama empat rekannya yang berada dalam mobil Innova yang melaju dari arah Takalar menuju Makassar adalah penculik anak. Maklum, saat itu isu penculikan anak menggunakan mobil Avanza/ Innova sedang marak.

Akibat pengeroyokan, Ardiono dan Bambang menderita luka parah di bagian muka dan sekujur tubuh luka akibat dipukul dengan menggunakan benda keras.Keduanya pun meninggal delapan hari pascakejadian. Sementara itu,empat rekan korban,Arya, Anjasmara, Akbar,dan Junaedi,berhasil diselamatkan.

“Enam terdakwa kami jerat Pasal 170 KUHP pengeroyokan yang dilakukan yang mengakibatkan kematian, sekarang masih pemeriksaan saksi,” kata jaksa penuntut Andi Armasari seusai sidang, kemarin. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Enam pelaku pengeroyokan.

READ MORE ~>> Enam pelaku pengeroyokan

Pemanfaatan dana bantuan

Pemanfaatan dana bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel ke kabupaten/kota tak maksimal. Akibatnya, beberapa program tidak berjalan sesuai rencana. Hal itu terungkap saat tim panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2010 melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bulukumba. Anggota Pansus LKPj Gubernur Ariady Arsal mencontohkan, proyek pengerjaan fisik jalan tidak sesuai sebagaimana bobot yang direncanakan. Dalam hal ini anggaran dialokasikan untuk panjang 1 kilometer (km) dengan daya tahan 10 tahun.

Namun, ditemukan dibuat lebih panjang dengan bobot dikurangi yang mengakibatkan belum genap setahun, jalan itu telah rusak.”Kasus ini ditemukan di daerah Tana Beru.Akibatnya, warga yang kesal menanami jalur itu dengan pohon pisang,” ujarnya kemarin. Hal lainnya, urai politikus PKS ini, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengakui tata ruang yang ada di awal pemerintahannya terhitung November 2010,tidak jelas.Itu lantaran konsultan yang dipercaya membuat tata ruang tidak pernah melakukan survei ke daerahnya.

Selain itu,Bupati Bulukumba mengeluhkan belum adanya respons Pemprov Sulsel terhadap rencana revisi rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW). Di sisi lain, terkait operasional RSUD Bulukumba, Dewan menemukan instalasi pengolah air limbah (IPAL) rumah sakit tersebut tidak layak pakai. Karena itu, diusulkan menjadi prioritas tambahan anggaran pada tahun depan. Sementara itu, persoalan yang mendera manajemen RSUD Bulukumba pascademo tenaga medis menuntut pembayaran jasa medik, diakui Ariady, mendapat titik terang.

Tidak dibayarnya uang jasa medik disebabkan pemkab setempat tidak menganggarkannya di APBD. Alasannya, membengkaknya jumlah pelayanan kesehatan yang melebihi penganggaran. Dengan begitu,kelebihan itu menjadi utang anggaran berikutnya. ”Komisi E berencana membahas khusus persoalan ini, termasuk adanya penolakan pemkab untuk pelaksanaan kesehatan gratis 60% pemkab dan 40% pemprov,” paparnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulsel Abd Kadir mengatakan, kunker Dewan menjadi bagian agenda pembahasan pansus sebelum nanti dirampungkan. Dari situ, Dewan akan mengevaluasi penggunaan dana APBD tahun lalu, apakah sudah sesuai target atau tidak. ”Sekretariat Dewan hanya memfasilitasi kunker, baik dalam dan luar daerah,”paparnya. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Pemanfaatan dana bantuan.

READ MORE ~>> Pemanfaatan dana bantuan

Jalur trans-Sulawesi di Desa Harapan

Jalur trans-Sulawesi di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang diterjang longsor Selasa (3/5), masih lumpuh hingga kemarin. Jalur darat yang menghubungkan Malili, Sulawesi Selatan, dan Lasusua, Sulawesi Tenggara, itu belum bisa dilewati kendaraan karena material longsor masih menumpuk di sejumlah titik.

Kapolres Luwu Timur (Lutim) AKBP Trijan Faisal mengatakan, hingga kemarin, upaya pembersihan badan jalan masih terus dilakukan.Terdapat delapan titik longsor yang masih harus dibersihkan menggunakan alat berat.“Dua-tiga hari jalur itu diperkirakan baru bisa normal,”katanya.

Longsor menerjang poros Malili-Lasusua,Selasa (3/5) dini hari.Longsoriniterjadidi15titik sepanjang 6 kilometer (km). Akibat longsor itu, terjadi kemacetan kendaraan dari arah Lasusua dan sebaliknya sepanjang 2 km pada Selasa malam. Pemkab Lutim hingga kemarin masih berupaya memindahkan material longsor yang menutupi badan jalan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lutim Suleha Sailellah mengatakan, pembersihan material longsor membutuhkan waktu tiga hingga tujuh hari. Camat Malili Aini Endis Anrika mengatakan, alat berat yang diterjunkan hanya mampu membersihkan material longsor sepanjang 30 meter. Karena itu, untuk menyingkirkan material longsor di 15 titik perlu waktu berhari-hari.

“Paling cepat tiga hari ke depan jalur itu baru dapat dilalui kendaraan,”ujarnya. Walau tidak ada korban jiwa, kerugian material yang disebabkan longsor dan banjir bandang di Lutim ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma dan Wakil Bupati Thoriq Husler mengunjungi lokasi longsor terparah di Dusun Menggoro, Desa Harapan,Kecamatan Malili,kemarin. Meski jalur darat hingga kemarin masih terputus, akses transportasi warga menuju ke Sulawesi Tenggara dan sebaliknya tetap lancar.

Warga memilih menempuh dua jalur laut, yakni Dermaga Soroako dan Dermaga Timampu di Lutim. Dua dermaga ini ramai dilalui warga yang sempat terhalang akibat terputusnya transportasi darat. Kepadatan penumpang kapal motor di dua dermaga itu terlihat kemarin. “Jalur alternatif melalui dua dermaga itu cukup membantu akses transportasi akibat jalur darat yang terputus,” papar Kapolres Lutim AKBP Trijan Faisal.

Sementara itu, bencana tanah longsor juga menerjang Toraja Utara,tepatnya di Dusun Kepe, Desa Benteng Kado To’rea,Kecamatan Kapala Pitu, Selasa (3/5) malam. Akibatnya, poros Rantepao-Pangala putus akibat tertimbun material longsor. Jalur itu masih lumpuh hingga kemarin. Jalur ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan tiga kecamatan, yakni Baruppu, Rinding Allo, dan Awan Rantekarua.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Toraja Utara Yorry R Lesawengan mengatakan, pihaknya sudah mengerahkan alat berat ke lokasi longsor untuk membersihkan material yang menghalangi kendaraan. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Jalur trans-Sulawesi di Desa Harapan.

READ MORE ~>> Jalur trans-Sulawesi di Desa Harapan

Puluhan warga Kecamatan Bulukumpa

Puluhan warga Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, memblokade jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Bulukumpa-Kajang di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, kemarin. Aksi blokade akses jalan tersebut mulai sekitar pukul 09.00 Wita, dengan menanam pohon pisang. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang tidak pernah memperhatikan jalan poros provinsi tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba juga tidak pernah mengoordinasikan kerusakan jalan tersebut ke Pemprov. Salah seorang tokoh pemuda Tibona Asri Pato mengatakan, kondisi jalan yang sudah rusak parah merupakan jalan poros provinsi yang menghubungkan dua kecamatan di wilayah utara Bulukumba.

Kondisi jalan ini mengalami kerusakan sejak beberapa tahun lalu, tapi Pemkab Bulukumba maupun Pemprov Sulsel belum melakukan tindakan perbaikan. “Pemerintah terkesan mengabaikan kondisi jalan rusak di Bulukumba. Padahal janji Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat pencalonan Gubernur akan membangun infrastruktur jalan di wilayah Selatan Sulsel. Mana janjinya Pak Gubernur,”katanya.

Poros ini merupakan jalan alternatif cukup dekat menghubungkan dua kecamatan, tembus ke Kabupaten Sinjai. Jika jalan ini tidak dapat dilalui, dapat dibayangkan masyarakat akan menempuh jalan alternatif dengan menempuh jarak sejauh kurang lebih 50 kilometer (km). Kalau melewati jalan rusak parah ini hanya menempuh jarak sekitar 20 km. Pantauan di lokasi, kondisi jalan ini rusak parah dan banyak lubang sedalam 5 sentimeter yang menganga di badan jalan.

Kondisi tersebut mengakibatkan puluhan pohon pisang ditanami warga di tengah jalan poros menghubungkan dua kecamatan tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas di poros itu tersendat karena para pendemo juga sempat menutup akses jalan itu. Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pelajar (FKPP) Bulukumba ini mengatakan, jika Pemprov tidak memperhatikan dengan memperbaiki jalan poros provinsi ini,warga di dua kecamatan ini akan menutup akses jalan ini hingga pemerintah memperbaiki jalan tersebut.

“Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan harus proaktif mengoordinasikan jalan rusak tersebut ke Gubernur Sulsel.Jangan hanya diam dan terkesan tidak peduli warga,” tuturnya. Kades Tibona Abdullah mengatakan, kerusakan jalan poros menghubungkan dua kecamatan ini mengalami kerusakan cukup parah sejak beberapa tahun lalu.

Rusak jalan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan yang keluar masukdiporosini, termasukkendaraan operasional perusahaan karet PT Lonsum Sumatra (Lonsum) Indonesia, intensitasnya cukup tinggi setiap hari.“Berharap adanya desakan tersebut Pemprov segera memperbaiki jalan poros ini,”tandasnya. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Puluhan warga Kecamatan Bulukumpa

READ MORE ~>> Puluhan warga Kecamatan Bulukumpa

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengklaim, 80% warga di provinsi yang dipimpinnya telah puas dengan hasil pembangunan selama empat tahun terakhir. Sebanyak 80% penduduk Sulbar sudah dipuaskan pembangunan yang selama empat tahun lebih dijalankan pemerintah di Provinsi Sulbar,”kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, kemarin. Kepuasan masyarakat itu diketahui berdasarkan hasil survei yang sudah dijalankan pemerintah di Sulbar.“Pemerintah lega karena masyarakat sudah puas dengan pembangunan yang ada.

Kepuasan masyarakat yang sudah diraih ini harus dipertahankan dengan lebih giat meningkatkan pembangunan,”kata dia. Untuk meningkatkan pembangunan, perbaikan iklim investasi daerah ini harus dipertahankan dengan memaksimalkan peran masyarakat dalam menjaga situasi keamanan. Hanya dengan investasilah daerah tertinggal, seperti Sulbar, akan dapat meningkat.Sulbar memiliki kekayaan alam yang melimpah yang siap diolah untuk mengembangkan ekonomi.

“Sembilan blok migas yang dikelola perusahaan asing ada di Sulbar harus dijadikan pendorong ekonomi daerah ini agar lebih maju dan berkembang. Hanya dengan begitu, ekonomi daerah ini berkembang,” tandasnya. Dia berharap Pemprov Sulbar meningkatkan kinerja dalam pembangunan dengan mengelola sistem pelayanan yang baik dan benar serta profesional. Sulbar telah menerima dana investasi dari China sekitar Rp22 triliun untuk mendanai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

Sejumlah proyek itu, di antaranya PLTA Karama di Mamuju dengan kekuatan 300 megawatt, jalan arteri antara Kecamatan Tapalang Mamuju sekitar 102 kilometer,dan pembangunan pelabuhan kontainer di Belang Belang Mamuju. “Hendaknya investasi itu dijaga karena akan besar pengaruhnya bagi pembangunan daerah ini,”ujar Anwar. Sementara itu,pakar pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid MA PhD mengungkapkan, tugas pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) harus berbeda dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuannya, pembangunan yang ingin dicapai di daerah dapat terarah dengan baik dan pembangunan dapat tumbuh sesuai yang diharapkan. Pemkab mesti fokus dalam melakukan pelayanan publik, dengan membuat semua kebijakan yang dapat meningkatkan pelayanan publik, sementara tugas Pemprov berbeda. Pemprov haruslah mengonsolidasikan pembangunan yang strategis dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam.

“Untuk memaksimalkan tugasnya, Pemprov Sulbar harus lebih maksimal dalam bekerja,” ungkap dia pada acara rapat kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),kemarin. Raker APPSI tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintah dan Kepala Biro Pemerintah seluruh Indonesia.

Acara ini dibuka Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh sebagai tuan rumah. Menurut Ryaas, pemprov dan pemkab harus dapat mereview kembali mengenai keberhasilan strategi pembangunan, baik untuk pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam sebagai sumbu pembangunan ekonomi. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.

READ MORE ~>> Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh